SADAR MEMBANGUN INFRASTRUKTUR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) biasanya disusun untuk 1 tahun anggaran, guna membuat daftar yang memuat rencana seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya yang di tetapkan dengan undang-undang dan di laksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. APBN di rancang oleh pemerintah sebagai pedoman penerima dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja dan menumbuhkan perekonomian negara.
Pembangunan infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan. Kondisi itu agar harmonisasi kehidupan tetap terjaga dalam arti infrastruktur tidak kekurangan (berdampak pada manusia), tapi juga tidak berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan alam karena akan merusak alam dan pada akhirnya berdampak juga kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. 


Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Biemo W. Soemardi dan Reini D. Wirahadikusumah). Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan adalah kita harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Karena ini merupakan sebuah kemampuan sebuah bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Sering kali kita melihat jalan rusak, gedung tidak terurus, jembatan yang rusak, akses jalan ke tol macet total. Ini adalah gambaran yang sangat buruk dan tidak bisa terus-menerus terjadi, karena orang luar negeri akan menilai kemampuan kita dalam mengelola sebuah infrastruktur.

Di tahun 2017 mendatang, APBN sudah di susun dengan mencermati dan mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih mengalami pelemahan dan risiko gejolak geo politik, dalam sidang paripurna  DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016 telah menyepakati dan mengesahkan RUU APBN Tahun 2017 menjadi UU APBN Tahun 2017. Di tahun 2016 perkembangan APBN mengenai infrastruktur cukup berkembang pesat dan baik, penyerapan anggaran hanyalah salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran, namun yang paling penting dalam pelaksanaan anggaran adalah bagaimana infrastruktur yang dibangun dapat dirasakan manfaatnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.



Seperti contoh penyerapan angaran DKI Jakarta terendah di Indonesia, pasti orang bertanya mengapa demikian? Kenapa anggaran tidak di turunkan untuk pembanggunan infrastruktur yang lebih atau untuk yang lain? Kenapa cuman sedikit yang keluar dari dana APBN DKI Jakarta? Secara tidak langsung kita berpikiran negative mengapa demikian. Karena Gubernur DKI Bapak Basuki di kutip dari salah satu surat kabar "Memang (penyerapan) paling kecil. Enggak apa-apa. Memang kita potong. Karena anda harus ngelawan orang-orang yang tetap mark up dan enggak mau beli lahan. Enggak apa-apa," ujar dia. 
Kebijakan transparansi yang beliau bikin membuat semua terlihat jelas dan bisa di pantau, setidaknya tidak ada mark up dana APBN yang membuat pembengkakan dana APBN. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, dalam pengelolaan APBD terdapat banyak permasalahan dan temuan ketidakwajaran.“Dari realisasi belanja 38,30 T tersebut, alokasi belanja untuk uang persediaan sebesar 9,29 T dan terdapat 86 temuan yang nilainya mencapai 1,54 T. Temuan tersebut adalah indikasi kerugian 85,36 M, potensi kerugian 1,33 T, kekurangan penerimaan 95,01 M dan 3E 23,13 M”, sehingga secara tidak langsung kita mengamankan serapan dana APBN yang banyak, cukup di apresisasi tindakan beliau dengan perkembangan di DKI yang mulai terlihat. 

Persiapan tahun anggaran 2017, diharapkan agar lebih siap dalam melakukan pelelangan dini. Target harus dapat dilakukan secepat mungkin. Bisa mulai dengan programing yang bagus, mulai akhir tahun ini. Diharapkan Januari 2017 semua program kerja pembanggunan infrastruktur 2017 sudak siap. Dengan demikian jika pembangunan infrastruktur secara massif bisa berjalan sesuai dengan rencana maka akan mendorong kinerja pembentukan modal tetap bruto dan konsumsi nasional. Selain itu peningkatan konektivitas nasional mampu menggerakkan perekonomian nasional. Hal ini selaras dari hasil jajak pendapat nasional Litbang Kompas di mana sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan infrastruktur selama ini telah membuat mobilitas orang dan barang semakin baik kemudian berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat menjadi semakin baik dan akhirnya kesejahteraan masyarakat akan semakin baik pula.
 Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di harapkan segera merumuskan strategi dan koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur. Pengambilan keputusan yang cepat dapat dimungkinkan dengan melakukan perampingan struktur organisasi yang secara tidak langsung mempercepat pembanggunan infrastruktur. Di tambah dukungan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan pihak lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan upaya percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Selain itu, KPPIP juga dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi dan/atau badan usaha dan membentuk panel konsultan. Terdapat 3 komponen kunci pendukung suksesnya implementasi program KPPIP:
1 Mandat dan fungsi yang spesifik dan jelas.
2 Dukungan regulasi, kewenangan, administratif, dan finansial.
3 Dukungan SDM yang mumpuni. 

Pemindahan alokasi dana subsidi untuk masyarakat yang akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sudah tepat. Di lihat dari segi infrastruktur, Indonesia belum terlalu berkembang seperti negara lain. Bahkan Bapak Presiden kita Bapak Jokowi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam lima tahun tidak mencukupi untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan, baik jalan tol, airport, pelabuhan, ataupun pembangkit listrik. Sehingga, dibutuhkan dukungan swasta untuk mempercepat proyek tersebut, agar perkembangan ekonomi Negara bisa lebih cepat maju apabila pembangunan pesat maka roda perekonomian juga semakin pesat.

Banyak contoh perkembangan infrastruktur yang berdampak pesat di rasakan oleh masyarakan Indonesia :
  • Tol Cipali merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia memiliki panjang 116 kilometer, memangkas perjalanan sekitar 40 kilometer dari jalur pantura, Tol Cipali memberikan efek yang cukup signifikan yaitu bebas hambatan, hemat tenaga, hemat waktu, uang dan waktu, sehingga memperlancar arus pergerakan ekonomi di bidang jasa, barang dan yang lain.
  • Pembangunan listrik 35 ribu megawatt (MW) dimana akan d manfaatkan untuk pasokan listrik daerah yang kekurangan di beberapa provinsi, baik di Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan Barat, Gorontalo, NTB, dan Bali.
  • Pembangunan 163 pelabuhan yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi didaerah belakang (interland) dan untuk menunjang kelancaran perdagangan antar pulau atau negara (eksport dan inport) serta perkembangan daerah sekitarnya, mendukung kelancaran produksi suatu perusahaan atau pabrik dan mendukung pertahanan dan keamanan suatu negara yang didasarkan pada pertimbangan politik,ekonomi dan teknis, seperti pelabuhan militer.
  • Pembangunan 2.024,42 mil rel kereta api, guna menekan kepadatan lalulintas jalan raya, sehingga meminimalkan pemborosan konsumsi BBM akibat kemacetan lalulintas, serta mengurangi resiko kecelakaan lalulintas di jalan raya.
  • Pembangunan 15 bandara terbaru, seperti contoh Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) yang di gadang-gadang merupakan bandara masa depan dengan sistem keamanan yang canggih, ramah lingkungan, kecanggihan teknologi dan fasilitas yang terintegras.
  • Pembangunan 49 bendungan yang sangat bermanfaat sebagai sumber air, pembangkit listrik, bagi lingkungan sekitar sekaligus tempat rekreasi hiburan ,masyarakat.
  •  Pembangunan sistem irigasi untuk 1 juta hektar lahan.

Segera pembangunan infrastruktur yang bertumpu pada Nawa Cita yang mengedepankan diantaranya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, peningkatan produktiftas dan daya saing rakyat Indonesia di dunia internasional, serta perwujudan kemandirian ekonomi dan memberi manfaat pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara.




Sumber referensi :
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/03/11520011/Penyerapan.Anggaran.DKI.Terendah.di.Indonesia.Ahok.Salahkan.Kemendagri
http://suarajakarta.co/news/politik/ini-5-penyebab-serapan-apbd-dki-rendah%E2%80%8F/
http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017
https://thomaspm.wordpress.com/2016/02/05/mengenal-kppip-komite-percepatan-penyediaan-infrastruktur-prioritas/
http://bisnis.liputan6.com/read/2624494/begini-perkembangan-terbaru-proyek-listrik-35-ribu-mw
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3211582/jokowi-kami-bangun-infrastruktur-terbesar-sepanjang-sejarah

Comments